Jakarta, Suara Karya
Sekolah harus
menjadi lembaga yang ramah sosial. Artinya sekolah sebagai lembaga
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat harus
memperhatikan anak keluarga tidak mampu dengan membebaskan biaya
pendidikannya.
Demikian ditegaskan
Kepala Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Timur Drs Budiana
MM dalam Bimbingan Teknik Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
SMK Swasta se Jakarta Timur di Cianjur, pekan lalu. Acara selama 3
hari itu diikuti 125 orang peserta yang terdiri dari para kepala
sekolah dan ketua yayasan penyelenggara pendidikan se Jaktim.
Menurut Budiana, hal
itu sejalan dengan upaya pemerintah terus memberikan support kepada
sekolah swasta, antara lain program mendukung pengembangan sekolah,
yaitu memberi BOP (Beaya Operasional Pendidikan), BOS (Bantuan
Operasional Sekolah) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). “Hanya karena
keterbatasan maka kita belum mengkover semua,” ujarnya. Meskipun
demikian, pihak Sudin Dikmen secara bertahap dilakukan upaya
pembiayannya.
Diingatkan kepada
sementara SMK swasta, agar tidak menahan ijazah siswanya dari
keluarga kurang mampu. Justru pihak sekolah harus membantu agar
mereka dapat memutus rantai kemiskinan dengan memberikan ijazahnya
untuk dapat bekerja di bidangnya. Diyakinkan, pemerintah selalu
berupaya membantu sekolah swasta untuk masalah tersebut.
Kepala Seksi
Pendidikan SMK, Drs Wurdono, M.Pd kemarin
menjelaskan Bimtem tersebut bertujuan membekali peserta dengan
pemahaman problematika SMK, 8 standar nasional pendidikan. Juga
pembekalan masalah strategi pengelolaan SMK berbasis peningkatan
layanan terhadap peserta didik.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar